[FOTO] BPJS Kesehatan Defisit Keuangan

Fotografer Sopian

[FOTO] BPJS Kesehatan Defisit Keuangan

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX di Nusantara I, Komplesk Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11). Komisi IX DPR menilai defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan menjadi persoalan serius dan perlu adanya penyederhanaan aturan terkait pungutan kepada peserta BPJS yaitu rakyat Indonesia. AKURAT.CO/Sopian

[FOTO] BPJS Kesehatan Defisit Keuangan

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX di Nusantara I, Komplesk Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11). Komisi IX DPR menilai defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan menjadi persoalan serius dan perlu adanya penyederhanaan aturan terkait pungutan kepada peserta BPJS yaitu rakyat Indonesia. AKURAT.CO/Sopian

[FOTO] BPJS Kesehatan Defisit Keuangan

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX di Nusantara I, Komplesk Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11). Komisi IX DPR menilai defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan menjadi persoalan serius dan perlu adanya penyederhanaan aturan terkait pungutan kepada peserta BPJS yaitu rakyat Indonesia. AKURAT.CO/Sopian

[FOTO] BPJS Kesehatan Defisit Keuangan

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX di Nusantara I, Komplesk Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11). Komisi IX DPR menilai defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan menjadi persoalan serius dan perlu adanya penyederhanaan aturan terkait pungutan kepada peserta BPJS yaitu rakyat Indonesia. AKURAT.CO/Sopian

[FOTO] BPJS Kesehatan Defisit Keuangan

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris (tengah) mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX di Nusantara I, Komplesk Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11). Komisi IX DPR menilai defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan menjadi persoalan serius dan perlu adanya penyederhanaan aturan terkait pungutan kepada peserta BPJS yaitu rakyat Indonesia. AKURAT.CO/Sopian

Apa Tanggapan anda ?



 

 

www.akurat.co

akurat youtube icon akurat gplus icon akurat twitter icon akurat facebook icon Connect